Twitter Sudah Hukum 300 Ribu Cuitan Bermasalah

VIVA   –  Selama waktu Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS), Twitter telah bekerja berpenat-penat memberi peringatan terhadap tweet atau cuitan yang bermasalah. Dalam laporannya, mereka sudah melabeli 300 ribu cuitan dalam dua minggu. Mulai dari 27 Oktober hingga 11 November 2020.

Pelabelan ini menjadi bagian dari Kebijaksanaan Integritas Sipil Twitter. Jumlah itu hanya 0, 2 persen dibanding jumlah total cuitan mengenai pemilu selama periode tersebut, seperti dilansir dari laman TechCrunch , Jumat, 13 November 2020.

Baca: Twitter Nyatakan Perang

Memang tidak seluruh cuitan mendapat hukuman yang sama. Hanya saja 456 di antaranya diberi peringatan dengan menutupi wacana dan membatasi keterlibatan pengguna asing.

Pembatasan keterlibatan pengguna yaitu mereka tidak bisa menganjurkan reply, retweet, atau bahkan menyukai tweet itu. Selain itu beberapa cuitan juga tak langsung terlihat namun ditutup dengan peringatan dibanding Twitter, jumlahnya menurun 29% menurut laporan Twitter.

Salah seorang yang mendapat perlakuan itu adalah Presiden AS Donald Trump. Laporan New York Times mengatakan hanya lebih dari sepertiga tweet Trump antara 3 hingga enam November diberi peringatan oleh Twitter.

Trump memang terus menerus mengkritik kesibukan pemilu lalu lewat Twitter. Misalnya adalah menyatakan adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara yang beredar di seluruh AS.

Twitter lalu bereaksi cepat dengan menyampaikan label pada tweet itu dan menyebutnya sebagai informasi salah atau misleading. Mereka juga menghentikan pengguna lain memberikan komentar, like serta retweet pada unggahan Trump itu.

Keduanya memang kerap berselisih sepanjang tahun ini. Twitter kerap memberi label pada kira-kira unggahan terhadap presiden AS ke-45 itu dan Trump langsung tak terima dengan perlakuan tersebut.

Trump juga pernah mengancam akan menutup Twitter karena melabeli unggahannya karena menuding adanya kecurangan dalam pengiriman surat suara lewat pos. Sementara Twitter menyatakan hendak melakukan sensor bagi unggahan siapapun yang mencoba mencampuri urusan Pilpres AS.