Fadli Zon Sebut 4 Beban Mengandung Selama Jokowi Menjabat, Apa Sekadar?

VIVA   –  Wakil Ketua Dewan Pengasuh DPP Gerindra, Fadli Zon, mengamati kinerja setahun Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Menurut Fadli, pada periode ke-2 pemerintahan Jokowi ini beban kaum dan negara kiat berat.  

Pada 20 Oktober 2020  genap setahun usia tadbir Presiden Joko Widodo dan Pemangku Presiden Ma’ruf Amin. Atau, jika digabungkan dengan periode pertama, merupakan genap enam tahun Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.  

Patuh Fadli, seharusnya pada  periode ke-2 ini Presiden Joko Widodo belajar membangun pemerintahan yang berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan malah kian mempertajam segregasi.

“Kalau diminta menilai perjalanan setahun terakhir, apalagi enam tahun terakhir, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, cukup jelas saya melihat tersedia banyak sekali kemunduran yang telah kita alami. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rakyat dan negara sama-sama memikul beban yang kian berat, ”  kata Fadli Zon kepada VIVA , Rabu 21 Oktober 2020.

Baca pula:   Rizal Ramli: Tahun ke-6 Pemerintahan Jokowi, Indikator Ekonomi Runtuh

Fadli mencetak ada empat beban berat yang bobotnya kian besar selama tadbir Presiden Joko Widodo berlangsung. Mula-mula, beban utang.  

Dijelaskannya, akibat miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja pembangunan, Nusantara kini harus menanggung beban pinjaman yang berat. Berdasarkan laporan Bank Dunia, ‘International Debt Statistics 2021’, utang luar negeri Indonesia beruang di urutan enam di kurun negara-negara berpendapatan menengah dan kecil.

“Saat ini pinjaman luar negeri kita lebih lantaran US$402 miliar atau Rp6. 000 triliun, ” ujar dia.

Beban kedua, terkait bagasi hukum. Fadli menilai adanya kebobrokan tatanan hukum di pemerintahan Jokowi.  

Fadli mengamati pengesahan undang-undang sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Dia melihat, cermin penerbitan Omnibus Law bukanlah bentuk terobosan hukum melainkan bentuk perusakan patokan.  

“Melalui Omnibus Law inilah kian sempurnalah sentralisasi kewibawaan berada di tangan presiden. Aku melihat kebijakan Omnibus Law ini bukan deregulasi, tapi yang tepat disebut konsolidasi kekuasaan, ” ucapnya.

Dilanjutkan Fadli, beban ke-3 adalah beban perpecahan. “Di era sekarang ini masih ada jalan bermain-main isu sensitif keagamaan, ” tuturnya.  

Fadli kemudian menyinggung soal menteri Agama yang dinilai berkali-kali membuat pengikut Islam marah, karena sejumlah sebutan dan kebijakannya. “Seharusnya di era kedua ini Presiden Joko Widodo belajar membangun pemerintahan yang berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, tidak malah kian mempertajam segregasi, ” ujar Fadli.
 
Kemudian, beban keempat,   Fadli menyebut beban sosial. Sebelum pandemi COVID-19, rakyat sudah terbebani kebijaksanaan pencabutan subsidi, kenaikan tarif elektrik, bahan bakar minyak (BBM), kemajuan tarif tol, BPJS Kesehatan, serta lain-lain. Kini, beban rakyat berserang karena pandemi.  

“Ironisnya, pemerintah terkesan menggunakan pandemi justru sebagai momen menolong para pengusaha, bukan menolong rakyat kecil. Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), misalnya, 24 persennya digunakan buat menolong korporasi. Hanya 12 komisi saja yang digunakan untuk belanja kesehatan. Inilah sesuatu yang ironis, ” katanya.

Simak selengkapnya