Ngabalin: Kalau Sudah Jadi UU, DPR Harus Ikut Menjelaskan

VIVA   –  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menilai, seharusnya setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan jadi undang-undang maka menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memberi pencerahan ke masyarakat. Perdebatan, menurutnya, selesai saat dalam pembahasan.

Dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne , Kamis, 8 Oktober 2020, Ngabalin mengatakan RUU Ciptaker sudah menjadi undang-undang. Maka sudah sewajarnya keputusan itu dijalankan oleh DPR lalu pemerintah. Ketika masyarakat banyak yg menolak, menurutnya, harus diberi penjelasan.

“Ketika RUU terkait sudah menjadi keputusan penetapan yg bukan saja pemerintah tapi juga bersama sama DPR maka konsep-konsep inilah yang menurut saya kita harus ikut memberikan pencerahan pada rakyat Indonesia, baik dari sisi konsep maupun proses yang telah dijalani, ” ujar Ngabalin.

Baca juga:   Instruksi Jokowi, 40 Aturan Turunan UU Cipta Aksi Selesai 1 Bulan

Soal massa buruh serta mahasiswa bereaksi keras dengan turun jalan terutama hari ini, Ngabalin mengatakan, sudah biasa kalau Kepala Negara didemo. Sebab setiap rezim akan mengalami hal serupa, saat kebijakan yang diambil tidak disetujui sejumlah pihak.

“ini bukan hal baru dihadapi Presiden terkait demo, dan bukan tertentu pada rezim Pak Jokowi, ” katanya.

Dia meyakinkan  bahwa setiap keputusan negara yang diambil tidak mungkin dilakukan dalam rangka menyengsarakan rakyat. Apalagi UU Cipta Kerja  disusun secara sistematis maka pembahasan yg sudah dilakukan bersama-sama DPR di dalam kurun waktu tertentu, menurutnya, harus dilakukan dengan baik.

“Karena bukan untuk orang perorangan, undang-undang ini untuk kepentingan bangsa dan negara bukan hari terkait tapi sustainable for a lifetime , ” katanya.