DPR Panggil 2 Menteri Gara-gara Bawang Putih

VIVA   –  Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengucapkan akan memanggil Menteri Perdqgangan dan Menteri Pertanian untuk menelusuri penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih.

“Kalau benar mau clear ya memang harus tersedia rapat gabungan antara Komisi IV dan Komisi VI bersama Kemendag dan Kementan, untuk mencari bintik temu sekaligus minta penjelasan sebab mereka, ” ujar Firman, Rabu 24 September 2020.

Baca juga:   Daripada Rekrut Preman, DPR Setuju Kapolri Wujud Pam Swakarsa

Firman menjelaskan, masalah memasukkan bawang putih kembali mengemuka karena ada dugaan permainan’. Kini, menonjol kembali dugaan adanya impor dikerjakan sejumlah perusahaan yang diduga terafiliasi pengusaha tertentu.

Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo)  Valentino mendesak Kemendag untuk cepat menerbitkan SPI bagi para importir sesuai dengan aturan yang sah.  

Sedang Departemen Pertanian (Kementan) mencatat, hingga 22 Juni 2020 terdapat 48. 705 ton bawang putih yang diimpor tanpa rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). Impor itu dilakukan   33 perusahaan.   Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto mengemukakan itu dalam rapat dengar pendapat secara Komisi IV DPR, pekan awut-awutan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahan   berpendapat bahwa kecendekiaan antar menteri kerap tidak singkron. Oleh karena itu, menteri-menteri terkait sudah sepatutnya duduk bersama secara melepas segala ego sektoral.

  “Supaya tidak ada salah-salahan, ” imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mendorong kepada para pelaku impor yang tidak kunjung diterbitkannya SPI, untuk melaporkan ke Komisi Penilik Persaingan Usaha (KPPU).  

Karena menurutnya, jika sungguh Kemendag tidak mengeluarkan SPI tetapi impor masih terjadi, maka tak menutup kemungkinan adanya “permainan”.

“Kalau itu terjadi, berarti ada warna konspirasi, ada kongkalikong, karena tidak sesuai prosedur, ” ujarnya.

Dia menyerukan perlunya audit terhadap kejanggalan.   DPR untuk melakukan intervensi dengan politik, guna mengklarifikasi dugaan memasukkan bawang putih yang dilakukan tanpa SPI.  

“Paling tidak untuk menepis apakah sungguh benar ada permainan di dalamnya. Karena birokrasi kita ini birokrasi yang banyak melakukan maladministrasi, ” ucapnya.