Gayus Lumbuun: Perma 1/2020 Bisa Bakal Hakim Seperti Mesin

VIVA – Majelis hukum Agung menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 mengenai Pedoman Pemidanaan pasal 2 serta pasal 3 Undang-Undang Tindak Kejahatan Korupsi. Menurut mantan Hakim Istimewa, Gayus Lumbuun, Perma tersebut justru bisa membelenggu kebebasan hakim.

“Hakim bisa menjadi serupa mesin perkara, ” kata Gayus kepada VIVA, Kamis, 13 Agustus 2020.

“Tidak mempunyai kebebasan berdasarkan keyakinannya dalam memberikan putusan berdasarkan keadilan, ” tambah Gayus.

Baca juga: Gayus Nilai Presiden Jokowi Tak Langgar Aturan dan Etika Soal UNDANG-UNDANG KPK

Padahal, sirih Gayus, hakim itu bebas pada memutus perkara. Dia menuturkan Pencetus 27 UUD 1945 menyatakan kalau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas.

“Ini mengandung arti bahwa ketua dalam menjalankan tugas bebas sebab intervensi siapapun, ” ujarnya.

Kemudian, sendat Gayus, Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Sebab itu, hakim sebagai unsur dengan melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus tentang, wajib menjaga kemandirian dan kemandirian hakim dalam memberikan putusan.

Meskipun demikian, Gayus mengakui bahwa Perma itu bertujuan indah yaitu untuk menghindari disparitas aniaya kasus-kasus yang merugikan negara dengan diputuskan oleh hakim. Namun, pada praktek di lapangan, dia mengisbatkan peraturan itu bisa membelenggu kemandirian hakim dan mengkotak-kotakkan hukum.

“Itu yang saya tak setuju dan sangat saya sayangkan, ” tutur tokoh yang pernah menjadi anggota Komisi III & Ketua Badan Kehormatan DPR tersebut.

MA menerbitkan Susunan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Urusan 2 dan Pasal 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Koruptor, bisa dijatuhi hukuman penjara sebaya hidup.

Dalam perabot tersebut, terdakwa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara lebih sebab Rp100 miliar serta memiliki level kesalahan, dampak dan keuntungan secara kategori paling tinggi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur tumbuh.