Kemenag: Sudah 1

VIVA   –  Kementerian Agama Republik Indonesia mendokumentasikan, sudah ada 1. 230 massa yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan hingga  7 Juli 2020.

Sore ini, Sistem Keterangan dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat total 1. 280 massa atau hanya 0, 065 komisi dari seluruh jemaah yang menutup.

“Satu pekan final, ada 207 jemaah yang mengajukan setoran pelunasan. Jadi total sampai sore ini, ada 1. 280 jemaah, ” kata Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhajirin di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.  

Baca juga:   Jemaah Terbatas, Ibadah Haji Tanpa Izin Didenda Rp38 Juta

Ia merinci, sebanyak 1. 230 jemaah sudah muncul Surat Perintah Membayar (SPM) & mestinya sudah terkirim uang tersebut  ke rekening mereka.

Sejak memutuskan membatalkan keberangkatan perhimpunan haji 1441 H pada dua Juni 2020, Kemenag memberi alternatif kepada jemaah untuk mengambil balik setoran pelunasannya. Caranya, jemaah mengajukan permohonan ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Pengajuan itu lalu diproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Awak Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Bank Penerima Setoran (BPS).

Setelah mendapat Surat Order Membayar (SPM) dari BPKH, BPS akan mentransfer dananya ke rekening jemaah. Secara prosedur, proses itu berlangsung selama sembilan hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Kankemenag Kabupaten/Kota.

Muhajirin menjelaskan, sampai saat tersebut, setiap hari kerja, selalu tersedia jemaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan, namun jumlahnya tidak banyak. Dalam lima hari kerja terakhir misalnya, pengajuan pengembalian di rentang 24 sampai 69 orang per hari. “Sepertinya sebagian besar jemaah memilih tidak mengambil balik setoran pelunasannya, ” ujarnya.

Provinsi dengan jumlah jemaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan terbanyak adalah Jawa Timur, yaitu 243 orang. Urutan tertinggi berikutnya adalah Jawa Tengah (235), Jawa Barat (180), Sumatera Utara (75), Lampung (61), DKI Jakarta 48), dan Banten (39).

“Hanya Provinsi Maluku dengan baru satu jemaah mengajukan tuntutan. Sementara Maluku Utara dan Papua, masing-masing dua orang, ” katanya.